SELAMAT HARI LAHAN BASAH SEDUNIA

TANGGAL 2 FEBRUARI 2015

Hari Lahan Basah Sedunia pertama kali diperingati tahun 1997. Peringatan ini ditandai dengan penandatanganan Konvensi Ramsar (The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat) pada tanggal 2 Februari 1971 di kota Ramsar Iran, dan Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden RI No 48 tahun 1991. Konvensi Ramsar itu sendiri adalah kesepakatan internasional tentang perlindungan wilayah-wilayah lahan basah yang penting, terutama yang memiliki arti penting sebagai tempat tinggal burung air. Tujuan perjanjian itu adalah untuk mendaftar lahan-lahan basah yang memiliki nilai penting di arah internasional, menganjurkan pemanfaatannya secara bijaksana, serta mencegah kerusakan yang semakin menggerogoti nilai-nilai tinggi dalam segi ekonomi, budaya, ilmiah dan sebagai sumber wisata; dengan tujuan akhir untuk melestarikan kawasan-kawasan lahan basah dunia. Negara  yang menjadi anggota dalam Perjanjian Ramsar itu harus mendaftarkan sekurangnya satu lokasi lahan basah di dalam wilayahnya ke dalam "daftar lahan basah yang penting secara internasional", yang biasanya disebut "Daftar Ramsar". Negara anggota memiliki kewajiban bukan hanya terhadap perlindungan lokasi lahan basah yang terdaftar, melainkan juga harus membangun dan melaksanakan rencana tingkat pemerintah untuk menggunakan lahan basah di wilayahnya secara bijaksana

Sejak tahun 1997 hingga 2007, konvensi telah melaporkan bahwa 95 negara telah melakukan aktivitas perayaan Hari Lahan Basah Sedunia dalam berbagai bentuk, dari seminar dan kuliah singkat, lintas alam, kontes seni anak-anak, balap sampan, hingga aksi bersih (clean-up day) yang dilakukan komunitas masyarakat, dan sebagainya (wikipedia).

Fatwa MUI No.4 tahun 2014

tentang

“Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem” .

Berawal dari Hasil kunjungan lapangan bersama antara MUI, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum HarimauKita ke Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka Margasatwa Rimbang Baling, Riau pada 30 Agustus sampai dengan 1 September 2013, yang antara lain menemukan adanya konflik antara satwa dengan manusia akibat terganggunya habitat satwa sehingga menyimpulkan perlunya suatu gerakan terpadu antara legislatif, yudikatif, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, ulama dan tokoh masyarakat serta masyarakat dalam mendukung keselarasan dan keseimbangan kehidupan keanekaragaman hayati, termasuk mempertahankan habitatnya  sehingga manusia dan satwa dapat hidup berdampingan secara harmonis, juga beberapa pertemuan yang dilakukan bersama.