Pulau Panaitan

Pulau Panaitan adalah sebuah pulau yang terletak paling barat di Ujung Semenanjung Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang dipisahkan oleh sebuah selat sempit. Pulau Panaitan merupakan pulau yang tidak kalah menariknya dengan Pulau Peucang. Pulau dengan luas ± 17.000 Ha ini memiliki berbagai potens See more details

Semenanjung Ujung Kulon

Wilayah Semenanjung Ujung Kulon merupakan habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), sehingga dalam pengelolaan wisata alam untuk lokasi ini sangat terbatas sekali. Hal ini dikarenakan agar tidak mengganggu habitat Badak Jawa. Luas wilayah Semenanjung Ujung Kulon ini  ± 38.000 Ha. Kegiatan wisata See more details

Pulau Handeleum

Pulau Handeuleum terletak di antara gugusan pulau-pulau kecil yang berada di ujung timur laut pantai Semenanjung Ujung Kulon. Luas Pulau Handeuleum ± 220 Ha. Di Pulau ini terdapat satwa rusa (Rusa timorensis), dan ular phyton. Pulau ini dikelilingi oleh hutan mangrove. See more details

Pulau Peucang

Pulau Peucang merupakan lokasi yang paling ramai dikunjungi oleh para pengunjung baik dalam maupun luar negeri. Pulau dengan luas kawasan ± 450 ha ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta berbagai obyek wisata alam yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Fasilitas yang ada di Pulau Peucang an See more details

Gunung Honje

Gunung honje merupakan salah satu wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Luas wilayah Gunung Honje ± 19.500 Ha dan disekitarnya dikelilingi oleh 19 (sembilan belas) desa penyangga baik yang berbatasan langsung maupun tidak langsung. Salah satu desa yang menjadi pintu gerbang masuk ke Taman Nasional U See more details
Selamat Datang Di Website Resmi Taman Nasional Ujung Kulon
::   Home Berita Konferensi Pers dan Rumusan Hasil Workshop

Konferensi Pers dan Rumusan Hasil Workshop

Wednesday, 22 July 2009 00:00 Admin TNUK
“Menyelamatkan Daerah Aliran Sungai (DAS): Saatnya Bertindak Sekarang”

Jakarta. Pada tanggal 21 Juli 2009, Departemen Kehutanan didukung oleh USAID Environmental Services Program (ESP) mengadakan lokakarya selama dua hari bertema “Membangun Kapasitas Para Pihak Untuk Penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS)” di Hotel Novotel, Bogor. Lokakarya ini dibuka oleh Menteri Kehutanan MS Kaban dengan pembicara antara lain Pakar Lingkungan Hidup Prof. Emil Salim, Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Tadashi Tanaka, serta Pakar Sumber Air dan Hidrologi dari Institut Pertanian Bogor Hidayat Parwitan.

Lokarya ini bertujuan untuk mengindentifikasi bagaimana meningkatkan kapasitas para pihak dalam aspek-aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, penganggaran, kebijakan, dan kelembagaan untuk teknis pegelolaan DAS yang lebih baik. Acara ini dihadiri oleh sekitar100 peserta yang terdiri dari perwakilan instansi pemerintah terkait dengan pengelolaan DAS, akademisi, kelompok masyarakat peduli lingkungan dari Jawa Tengah, dan staf Balai Pengelolaan Daerah Alirah Sungai (BPDAS) seluruh Indonesia ini.

Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan bahwa 60 DAS di Indonesia diidentifikasi mengalami degradasi sejak tahun 2000 karena berbagai faktor seperti meluasnya lahan kritis, penebangan hutan dan perambahan kawasan lindung. Untuk menyelamatkan DAS di Indonesia Departemen Kehutanan telah menetapkan 108 DAS sebagai prioritas utama untuk ditangani dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (2010-2014).

MS Kaban menambahkan, tantangan yang dihadapi dalam mengelola DAS antara lain degradasi hutan dan lahan, pengadaan pangan energi, dan air, otonomi daerah yang cenderung mementingkan ekonomi jangka pendek, dan juga isu lingkungan global.

Pakar Lingkungan Hidup Prof. Emil Salim pada kesempatan ini menyatakan pentingnya penerapan Pengelolaan DAS Terpadu pada DAS-DAS prioritas. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi antar stakeholder terkait termasuk peran serta masyarakat.

Pada konferensi pers dalam kesempatan yang sama Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air Bappenas Basah Hernowo mengungkapkan bahwa pemanfaatan sumber daya air adalah bagian dari program nasional. Penataan ruang kawasan hulu dan hilir harus dilakukan secara integratif antara kebijakan, strategi, dan program dengan memperhatikan keseimbangan kemampuan hulu sebagai sumber daya dan kawasan hilir sebagai pengguna.

Dalam lokakarya ini juga diperkenalkan informasi elektronik DAS dalam tampilan peta dan data yang lebih mudah di analisa oeh para pengambil keputusan.

Prof. Tadashi Tanaka dari Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) memaparkan pengalaman Jepang dalam menyelamatkan DASnya melalui konservasi tanah dengan restorasi hutan merupakan upaya jangka panjang multi generasi. Yang penting untuk diketahui sekarang adalah tahapan rehabilitasi yang harus dilalui oleh tiap generasi.

Pembicara lain, Prof. Hidayat Pawitan dari Institut Pertanian Bogor membawa contoh pembangunan kapasitas untuk DAS Volta di Afrika yang meliputi enam Negara dan HELP (Hydrology, Environment, and Life Program) UNESCO di Davao City, Filipina yang memiliki pengelolaan DAS terintegrasi.

Dalam diskusi panel dibahas penguatan kebijakan yang selama ini masih bersifat sektoral dan tidak terintegratif, dan disarankan menjadi satu usulan arahan kebijakan yang lebih bersifat akomodatif terhadap kepentingan dan keberlanjutan daerah aliran sungai itu sendiri bukan kepentingan institusi yang mengaturnya.

Dephut saat ini sudah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai yang juga menghasilkan "Kerangka Kerja Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia". Kerangka kerja ini adalah atas amanah instruksi Presiden No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program ekonomi tahun 2008 - 2009, tentang strategi pengelolaan DAS serta upaya- upaya pokok yang dapat dilakukan 20 tahun mendatang oleh departmen- departemen dan instansi pemerintah terkait.

Rumusan workshop adalah sebagai berikut:

  1. Daerah Aliran sungai (DAS) sebagai ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir terdiri dari komponen fisik, biologis dan sumberdaya manusia yang saling berinteraksi memiliki fungsi penting dalam pembangunan berkelanjutan.
  2. Kondisi DAS semakin memprihatinkan, banyak DAS yang mengalami penurunan kualitas dengan indikasi luasnya lahan kritis, semakin seringnya banjir, kekeringan, tanah longsor dan pencemaran air yang merugikan kehidupan masyarakat dan lingkungan.
  3. Penurunan kualitas DAS disebabkan antara lain oleh: (a) Tekanan penduduk yang meningkat: pembangunan industri, pemukimam, infrasturuktur, sampah dan limbah industri ; (b) rendahnya kapasitas institusi yang tugasnya mencegah dan merehabilitasi kerusakan sumberdaya, c) kegagalan pasar, d) Kebijakan yang belum berpihak kepada pelestarian sumberdaya alam (SDA), e) Koordinasi yang belum optimal antar stakeholder terkait, dan f) Kesadaran dan partisipasi berbagai pihak termasuk sebagian masyarakat yang masih kurang dalam konteks pemanfaatan dan pelestarian SDA.
  4. Pengelolaan DAS yang melibatkan multi pihak dan sering lintas wilayah administrasi pemerintahan harus dilakukan secara terpadu dari hulu dan hilir, tidak parsial atas dasar kepentingan sektor atau daerah pemerintahan. Tantangan ke depan dalam pengelolaan DAS antar lain degradasi hutan dan lahan, ketahanan pangan, air dan energi, isu lingkungan global seperti keanekaragaman hayati (CBD), perubahan iklim global (FCCC) dan pengendalian degradasi lahan dan kekeringan (CCD).
  5. Untuk mengimplementasikan pengelolaan DAS terpadu diperlukan kapasitas parapihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS mulai tingkat komunitas/masyarakat, kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat. Pembangunan kapasitas para pihak ini mungkin memerlukan investasi yang mahal tetapi diharapkan akan memberikan manfaat yang sangat besar pada jangka panjang sehingga biaya PDAS dalam jangka panjang menjadi murah.
  6. Untuk penyelamatan DAS diperlukan intervensi pemerintah yang menyangkut aspek kebijakan, kelembagaan, pola dan teknis pengelolaan dan pengaanggaran. Secara nasional pengelolaan DAS telah diarusutamakan (mainstreaming) kedalam kebijakan dan program dalam RPJM (2010-2014), Karena itu para pihak terkait dengan program ini harus menjabarkan dalam bentuk kegiatan dengan locus DAS prioritas yang jelas dengan sistem pendukung data, informasi dan penganggaran yang harus memadai. Pendekatan teknis harus dikombinasikan dengan aspek ekonmi sosial budaya dan lingkungan. Sangat penting menentukan indikator keberhasilan dari setiap kegiatan/program di setiap DAS prioritas.
  7. Pengalaman dan pembelajaran dalam pengelolaan DAS baik didalam dan luar negeri telah dipresentasikan dan didiskusikan dalam workshop sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kapasitas para pihak dalam penyelamatan DAS dengan penyesuaian dengan kondisi setempat.
  8. Informasi elektronik DAS berfungsi untuk mengumpulkan, menampilkan data dan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan monitoring program dan kegiatan sehingga sangat penting dan berguna dalam mendukung tupoksi BPDAS. Implementasi e DAS harus ditunjang oleh sumber daya manusia yang memadai mulai dari pimpinan, web master, web operator dan operator GIS, peralatan dan pendanaan. Disarankan e DAS disosialisasikan di tingkat Ditjen RLPS dan ditindaklanjuti dengan pelatihan dan pertemuan-pertemuan personil kunci yang menangani e DAS sehingga bisa dimonitor kemajuan dan kinerjanya.
  9. Dalam diskusi kelompok telah diidentifikasi dan dikaji permasalahan dan usulan pembangunan kapasitas para pihak untuk tingkat BPDAS, daerah dan pusat untuk aspek-aspek kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, teknis dan penganggaran (terlampir sebagai bagian rumusan). Semua hasil diskusi tersebut dijadikan sebagai salah satu masukan dalam merencanakan kegiatan di BPDAS, daerah dan pusat dalam rangka peningkatan kinerja institusi BPDAS dan pihak lain dalam penyelamatan DAS.

Demikian rumusan umum ini disusun untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan dalam rangka meningkatkan kapasitas para pihak berkepentingan dalam penyelamatan DAS secara terpadu.

Tim Perumus,
  1. Dr. Saeful Rachman
  2. Dr. Syaiful Anwar
  3. Dr. Kasdi Subagyono

*** selesai ***

Untuk informasi lebih lanjut hubungi
Dr. Silver Hutabarat
Direktur Pengelolaan DAS
Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
Departemen Kehutanan

Lembar fakta
Sumber:
Hidayat Pawitan Ph.D
Professor Hidrologi Sumber Daya Air
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Pertanian Bogor

Pembelajaran dari pembangunan kapasitas untuk DAS Volta, Afrika yang meliputi enam Negara dan HELP (Hydrology, Environment, and Life Program) UNESCO di Davao City, Filipina dengan pengelolaan DAS terintegrasi.

  1. Manfaat bantuan teknis adalah menambah peningkatan dan distribusi informasi (seperti peringatan bahaya banjir) serta menimbulkan rasa kepercayaan.
  2. Penguatan kerjasama dan keterlibatan antar instansi (Pertanian, Kehutanan, Lingkungan) yang dilakukan menciptakan rasa kepemilikan nasional akan intervensi untuk memulihkan ekosistem.
  3. Kelompok-kelompok tani sebenarnya haus akan keterampilan dan teknologi baru yang aman untuk sumber air.
  4. Komunitas-komunitas akan terdorong untuk berpartisipasi apabila mereka melihat bahwa tujuan akhir dari partisipasi tersebut terkait dengan perbaikan kualitas kehidupan para komunitas yang berpartisipasi.
  5. Perencanaan dan implementasi antar sektor dan antar komunitas bisa berhasil walaupun diaplikasikan secara lintas wilayah. Bagaimanapun pendekatan ini berjalan lambat, memakan waktu lama, dan mahal, namun dapat menyatukan pihak-pihak dari kementrian, pemerintah daerah, LSM dan kelompok masyarakat.
Last Updated on Tuesday, 09 March 2010 11:44
the world heritage

Yahoo! Messenger

tn_ujungkulon

 

contact tnuk



Kategori

We have 14 guests online

Pengunjung

781704
Hari IniHari Ini316
KemarinKemarin487
Minggu IniMinggu Ini1183
Bulan IniBulan Ini13727
SemuaSemua781704